Undang-Undang ITE

Dari segi isinya, hukum perdata mengatur mengenai hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya dengan menitikberatkan kepentingan perseorangan. Dalam hukum perdata tindakan baru diambil setelah ada pengaduan dari pihak-pihak yang berkepentingan yan disebut penggugat.

Dan hukum pidana dilihat dari isinya merupakan hukum yang mengatur mengenai hubungan antara seorang anggota masyarakat dengan negara yang menguasai tata tertib masyarakat. Pada hukum pidana baru tindakan diambil langsung setelah terjadi pelanggaran tanpa perlu adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Akan tetapi dalam beberapa tindakan pidana diperlukan pengaduan dari pihak yang dirugikan. Aparat penegak hukum tidak akan bertindak tanpa pengaduan dari pihak yang dirugikan, misalnya perzinahan, pemerkosaan dan pencurian dalam keluarga.

Nah dari pengertian mengenai hukum di atas kita bisa langsung mengelompokkan kasus arisan online yang terjadi di MMM dan GMC masuk kedalam tindakan hukum pidana. Tetapi hukum pidana ini juga harus lebih jelas karena di dalam kejahatan cyber harus dilihat dulu konteksnya dalam arti luas atau sempit.

Dalam arti sempit tindak pidana kejahatan cyber diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Pada 18 Maret 2008 merupakan naskah akhir UU ITE dibawa ke tingkat II sebagai pengambilan keputusan. Lalu pada 25 Maret 2008 10 fraksi menyetujui RUU ITE ditetapkan menjdai undang undang.

Selanjutnya Presien Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani naskah UU ITE menjadi Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan Transaksi Elektronik, dan dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 58 Tahun 2008 dan Tambahan Lembaran Negara.

Undang – Undang ITE

UU ITE tidak menggunakan istilah ‘komputer’ tetapi menggunakan istilah ‘sistem elektronik’ untuk menunjukan cakupan yang lebih luas yakni segala peralatan elektronik dan prosedurnya yng berfungsi mempersiapkan mengolah menyimpan dan atau menyebarkan informasi elektronik. UU ITE ini ada untuk menangani berbagai kasus kejahatan cyber yang ada di Indonesia. Aparat penegak hukum (Polisi, Hakim, Jaksa) dapat menggunakan UU ITE ini untuk menjerat para pelaku cyber crime. Seperti contohnya pada kasus yang kelompok 5 ambil mengenai arisan online.

Pada kasus MMM sendiri ini merupakan investasi bodong atau disebut juga arisan online berantai sama sekali tidak memiliki keuntungan, dengan skema phonzi justru yang mendapatkan keuntungan adalah orang orang di bagian atas. Dalam pelaksanaanya para member membayar uang investasinya melalui transfer, hal ini sangat aneh mengingat tidak semua member saling mengenal tapi bisa percaya untuk mentransfer uang investasinya. Otoritas jasa keuangan merekomendasikan kepada Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk memblokir 20 situs Mavrodi Mondial Moneybox (MMM).

Jadi berkembangnya MMM ini dimulai dari situs-situs online tersebut yang menjanjikan keuntungan sebanyak 30 %. Adalah Sergey Mavrodi sebagai pendirinya telah ditangkap di Rusia sana. Dan untuk MMM yang berada di Indonesia para member tidak dapat menuntut siapa-siapa karena memang MMM merupakan investasi online yang bodong tidak jelas sebenarnya siapa pemimpinnya di Indonesia. Tidak memiliki status hukum yang jelas dan tidak mendapat izin dan tidak diawasi oleh OJK.

Sedangkan pada kasus GMC atau Gerobax Michan Community yang menggunakan sarana sosial media Facebook, akun facebook tersebut telah ditutup. Begitu juga Akun pribadi Mey Wulan Anggraini tersangka investasi dan arisan abal – abal. Selama 2 bulan Mey meraup investasi sekitar Rp 10 Milliar. Kasus Mey ini karena sudah jelas siapa penggagasnya maka aparat penegak hukum langsung mengambil tindakan pidana atas kejahatan yang dilakukan Mey Wulan Anggraini. GMC ini di masukan kedalam tindakan pidana cyber karena dalam aksinya Mey menggunakan sistem elektronik yaitu melalui akun sosial media Facebook dan juga ATM untuk melakukan transfer dana investasi bodongnya tersebut. Polisi menyita puluhan kartu ATM, serta buku tabungan dan mesin EDC yang digunakan tersangka untuk mengumpulkan uang para korban. Berdasarkan ini polisi menjerat Mey dengan ancaman UU ITE No 11 tahun 2008 pasal 28 tentang penyiaran berita palsu dalam transaksi elektronik dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara dan denda Rp 1 miliar.

Adapun isi dari UU ITE pasal 28 yang dikenakan kepada tersangka yaitu :

  1. Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.

sumber : http://redline008.blogspot.co.id/2015/06/undang-undang-ite.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *